Bobby menekankan, setiap bentuk investasi dan operasional bisnis di Sumatera Utara wajib mematuhi aturan hukum serta memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak tegas sesuai aturan,” ujar Bobby saat menerima laporan dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, terkait persoalan hiburan malam tak berizin di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Selasa (8/9/2026)
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumut tersebut, Bobby meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan instansi terkait untuk mengecek ulang seluruh dokumen perizinan tempat hiburan malam (THM) yang bermasalah. Pemeriksaan mencakup:
Legalitas Izin Usaha dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dampak Keamanan, terutama pada lokasi yang pernah menimbulkan korban jiwa.
"Investasi tetap kita dukung, tetapi harus sesuai aturan dan bermanfaat. Jika mengganggu masyarakat dan melanggar hukum, tidak boleh dibiarkan," tegas Bobby.
Sebelumnya, Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti melaporkan bahwa tempat hiburan malam di wilayahnya telah ditertibkan dan disegel oleh Pemkab Langkat bersama Forkopimda. Namun, pihak pengelola diduga nekat membuka segel secara sepihak dan kembali beroperasi.
"Awalnya izin yang diurus hanya untuk karaoke keluarga. Namun dalam praktiknya berubah menjadi Tempat Hiburan Malam. Setelah kami segel, mereka mencabutnya dan beroperasi kembali. Kami punya bukti dokumentasi foto dan video," ungkap Tiorita.
Tiorita berharap intervensi serta dukungan dari Pemprov Sumut dapat memperkuat tindakan hukum di lapangan.
Sinergi TNI-Polri dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Gubernur Bobby Nasution mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri agar proses penertiban berjalan aman.
Ia juga merespons aksi demonstrasi warga terkait keberadaan tempat hiburan tersebut.
“Aspirasi masyarakat tentu kita dengarkan selama disampaikan secara tertib. Pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan aturan. Kita harus membedakan mana usaha yang berdampak positif dan mana yang justru memicu persoalan sosial,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut di antaranya Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala DPMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, serta Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono.
.JPG%20(3).jpeg)
